nusakini.com-- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU dengan Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsekal Madya TNI FHB Soelistyo terkait Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik di Kantor Basarnas Jakarta, Selasa (28/6). 

Tjahjo mengatakan, dengan adanya MoU ini pemerintah harus cepat hadir melayani masyarakat, terutama saat terjadi bencana. “Saya kira kalau mapping daerah Basarnas punya, namun ini melengkapi. Misal Basarnas kecamatan tahu tentang jumlah desa dan daerah rawan bencana, nah untuk potensi penduduk, kita (Kemendagri) yang tahu,” ujar Tjahjo. 

Selain itu, dengan adanya kerjasama ini, proses identifikasi korban bencana juga akan lebih cepat. “Ini memanfaatkan data dari sidik jari dan retina yang sudah terekam dalam KTP elektronik,” tambahnya. 

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Basarnas Marsma TNI FHB Soelistyo. Sering kali setelah evakuasi korban bencana, masyarakat langsung bertanya kepada Basarnas apakah keluarga mereka jadi korban. “Kalau kita dengan cepat bisa menjawab, ada kepuasan batin. Karena kita memberikan pelayanan dengan tuntas, mulai mendapat laporan, mencari dan memberikan informasi kepada keluarga korban. Hal itulah yang membuat teknologi dalam KTP elektronik dan data kependudukan ini menjadi sangat bermanfaat bagi Basarnas,” ujar Soelistyo. 

Selanjutnya Soelistyo akan menginstruksikan jajarannya untuk memperdalam esensi dari data kependudukan dan informasi geospasial (GIS) yang sudah dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri. 

Mendagri juga menghimbau agar para kepala daerah melakukan kordinasi dengan Basarnas. “Mana daerah rawan tsunami, perbukitan yang berpotensi longsor, gunung berapi. Ini kepala daerah juga harus paham,” tambah Tjahjo. (p/ab)